Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Layanan ini mendukung:

• Permohonan kerja sama antar daerah (misal: Pemprov Jabar ingin kerja sama bidang pariwisata dengan DKI).

• Kolaborasi lintas instansi atau OPD antar pemerintah daerah.

• Pendampingan penyusunan dokumen: MoU, PKS (Perjanjian Kerja Sama), dan lain-lain.

• Pendaftaran kerja sama melalui aplikasi/jalur resmi (biasanya berbasis SIM Kerja Sama atau semacamnya).